artikel ini diambil dari; http://sejarahbangsaindonesia.co.cc/1_10_Sejarah-Banten.html
Sejarah Banten
Banten merupakan provinsi yang baru berdiri di era reformasi, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2000. Provinsi Banten ini merupakan pecahan dari provinsi Jawa Barat. Serang ditetapkan sebagai ibukota provinsi Banten. Gubernur Banten yang pertama adalah Dr. H. Djoko Munandar, MSc.
Pada era Kerajaan Sunda Pajajaran, Banten merupakan ancaman bagi kerajaan tersebut. Dalam hal perdagangan, Banten merupakan saingan Sunda Kelapa. Keduanya sama-sama merupakan kota pelabuhan yang penting. Pada abad 13, Sultan Demak menyebarkan Islam di Jawa Barat, yaitu, di Cirebon dan Banten. Hal ini menjadikan Banten sebagai salah satu pusat perkembangan Islam.
Pada tahun 1525, Kesultanan Banten berdiri. Pada era pemerintahan Maulana Hasanuddin, Kesultanan Banten mengalami kemajuan pesat dan semakin memperjelas jati dirinya sebagai pusat penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Pajajaran, bahkan sampai ke beberapa wilayah di Sumatera.
Banten mencapai puncak kejayaannya pada era pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berlangsung dari tahun 1651 sampai tahun 1682. Sementara itu, Belanda terus memperbesar pengaruhnya di Kesultanan Banten. Pada akhirnya mereka berhasil menjalin hubungan dengan putra mahkota Pangeran Gusti atau Pangeran Anom. Hubungan putranya dengan Belanda sangat menggusarkan Sultan Ageng. Akhirnya Sultan Gusti diperintahkan untuk memperdalam ilmu agama di Mekkah, sekaligus menjalankan ibadah haji. Sekembalinya dari tanah suci, Pangeran Gusti dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Dia kemudian menjalankan roda pemerintahan Banten dengan tetap didukung oleh ayahnya.
Prilaku sultan Haji ternyata tidak berubah. Dia tetap menjalin hubungan mesra dengan Belanda. Untuk menyadarkan anaknya tersebut, Sultan Ageng yang ketika itu telah tinggal terpisah dari anaknya, mengirimkan pasukan ke Surosowan, tempat kediaman Sultan Haji. Namun Sultan Haji melakukan perlawanan terhadap pasukan yang dikirim ayahnya tersebut, bahkan dia meminta bantuan Belanda.
Belanda, yang telah lama berambisi untuk menguasai Banten, tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka langsung mengirimkan pasukan. Akhirnya, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Sultan Ageng melawan Belanda. Akhirnya Belanda dapat mendesak pasukan Sultan Ageng. Mereka menduduki kediaman Sultan Ageng, yaitu, Keraton Tirtayasa. Sultan Ageng dan beberapa pembesar Banten lainnya melakukan perang gerilya.
Belanda yang menyadari tidak akan mampu mengalahkan Sultan Ageng secara penuh, akhirnya memakai tipu muslihat. Mereka mempergunakan Sultan Haji untuk memohon kepada ayahnya agar perlawanannya dihentikan dan kembali ke Surosowan dan dijanjikan mendapat jaminan kemerdekaan dan kebebasan bergerak. Sultan Ageng menuruti permohonan putranya tersebut dan kembali ke Surosowan. Namun Belanda mengingkari janji dan menangkap Sultan Ageng untuk kemudian ditahan di Batavia sampai wafat tahun 1692.
Hubungan yang dijalin Sultan Haji dengan Belanda ini ternyata harus dibayar mahal. Sultan Haji dipaksa untuk menandatangai perjanjian yang isinya antara lain berakhirnya kekuasaan mutlak Sultan Banten dan Belanda diperbolehkan melakukan monopoli perdagangan. Dengan perjanjian itu, Banten sesungguhnya sudah bukan daerah merdeka lagi, karena segala sesuatunya, terutama perdagangan, ditentukan oleh Belanda.
Perkembangan selanjutnya sangat menggelisahkan rakyat, yaitu, terjadi perebutan kekuasaan adat istiadat dan prilaku etis telah ditanggalkan. Akhirnya kegelisahan tersebut tidak dapat dibendung lagi dan terjadilah pemberontakan rakyat. Dengan dipimpin oleh dua tokoh yang ditaati rakyat, yaitu, Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa, mereka mengangkat senjata.
Pada tahun 1807, secara resmi Belanda memproklamasikan bahwa Kepulauan Nusantara adalah bagian dari Kerajaan Belanda. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama adalah Herman Wilhelm Daendles (1808-1811). Dalam masa kekuasaannya, Daendles berencana membangun jalan raya antara Anyer yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dan termasuk wilayah Banten sampai ke Panarukan di ujung timur Pulau Jawa. Sultan Banten menolak untuk menyediakan pekerja yang akan dipekerjakan secara kerja rodi. Penolakan ini membuat Daendles marah dan kemudian menyerang Keraton Banten tanggan 21 November 1808. Sultan Banten ditangkap dan dibuang ke Ambon. Kesultanan Banten sendiri dihapuskan dan dijadikan wilayah Keresidenan.
Perlawanan rakyat Banten terhadap penjajah terus berlanjut sampai awal kemerdekaan, meskipun tidak secara besar-besaran lagi. Ketika di awal masa kemerdekaan Jawa Barat ditetapkan sebagai salah satu provinsi dari delapan provinsi yang ada di Indonesia, Banten merupakan salah satu keresidenan di wilayah provinsi Jawa Barat tersebut.
Sejarah Banten
Banten merupakan provinsi yang baru berdiri di era reformasi, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2000. Provinsi Banten ini merupakan pecahan dari provinsi Jawa Barat. Serang ditetapkan sebagai ibukota provinsi Banten. Gubernur Banten yang pertama adalah Dr. H. Djoko Munandar, MSc.
Pada era Kerajaan Sunda Pajajaran, Banten merupakan ancaman bagi kerajaan tersebut. Dalam hal perdagangan, Banten merupakan saingan Sunda Kelapa. Keduanya sama-sama merupakan kota pelabuhan yang penting. Pada abad 13, Sultan Demak menyebarkan Islam di Jawa Barat, yaitu, di Cirebon dan Banten. Hal ini menjadikan Banten sebagai salah satu pusat perkembangan Islam.
Pada tahun 1525, Kesultanan Banten berdiri. Pada era pemerintahan Maulana Hasanuddin, Kesultanan Banten mengalami kemajuan pesat dan semakin memperjelas jati dirinya sebagai pusat penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Pajajaran, bahkan sampai ke beberapa wilayah di Sumatera.
Banten mencapai puncak kejayaannya pada era pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berlangsung dari tahun 1651 sampai tahun 1682. Sementara itu, Belanda terus memperbesar pengaruhnya di Kesultanan Banten. Pada akhirnya mereka berhasil menjalin hubungan dengan putra mahkota Pangeran Gusti atau Pangeran Anom. Hubungan putranya dengan Belanda sangat menggusarkan Sultan Ageng. Akhirnya Sultan Gusti diperintahkan untuk memperdalam ilmu agama di Mekkah, sekaligus menjalankan ibadah haji. Sekembalinya dari tanah suci, Pangeran Gusti dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Dia kemudian menjalankan roda pemerintahan Banten dengan tetap didukung oleh ayahnya.
Prilaku sultan Haji ternyata tidak berubah. Dia tetap menjalin hubungan mesra dengan Belanda. Untuk menyadarkan anaknya tersebut, Sultan Ageng yang ketika itu telah tinggal terpisah dari anaknya, mengirimkan pasukan ke Surosowan, tempat kediaman Sultan Haji. Namun Sultan Haji melakukan perlawanan terhadap pasukan yang dikirim ayahnya tersebut, bahkan dia meminta bantuan Belanda.
Belanda, yang telah lama berambisi untuk menguasai Banten, tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka langsung mengirimkan pasukan. Akhirnya, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Sultan Ageng melawan Belanda. Akhirnya Belanda dapat mendesak pasukan Sultan Ageng. Mereka menduduki kediaman Sultan Ageng, yaitu, Keraton Tirtayasa. Sultan Ageng dan beberapa pembesar Banten lainnya melakukan perang gerilya.
Belanda yang menyadari tidak akan mampu mengalahkan Sultan Ageng secara penuh, akhirnya memakai tipu muslihat. Mereka mempergunakan Sultan Haji untuk memohon kepada ayahnya agar perlawanannya dihentikan dan kembali ke Surosowan dan dijanjikan mendapat jaminan kemerdekaan dan kebebasan bergerak. Sultan Ageng menuruti permohonan putranya tersebut dan kembali ke Surosowan. Namun Belanda mengingkari janji dan menangkap Sultan Ageng untuk kemudian ditahan di Batavia sampai wafat tahun 1692.
Hubungan yang dijalin Sultan Haji dengan Belanda ini ternyata harus dibayar mahal. Sultan Haji dipaksa untuk menandatangai perjanjian yang isinya antara lain berakhirnya kekuasaan mutlak Sultan Banten dan Belanda diperbolehkan melakukan monopoli perdagangan. Dengan perjanjian itu, Banten sesungguhnya sudah bukan daerah merdeka lagi, karena segala sesuatunya, terutama perdagangan, ditentukan oleh Belanda.
Perkembangan selanjutnya sangat menggelisahkan rakyat, yaitu, terjadi perebutan kekuasaan adat istiadat dan prilaku etis telah ditanggalkan. Akhirnya kegelisahan tersebut tidak dapat dibendung lagi dan terjadilah pemberontakan rakyat. Dengan dipimpin oleh dua tokoh yang ditaati rakyat, yaitu, Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa, mereka mengangkat senjata.
Pada tahun 1807, secara resmi Belanda memproklamasikan bahwa Kepulauan Nusantara adalah bagian dari Kerajaan Belanda. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama adalah Herman Wilhelm Daendles (1808-1811). Dalam masa kekuasaannya, Daendles berencana membangun jalan raya antara Anyer yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dan termasuk wilayah Banten sampai ke Panarukan di ujung timur Pulau Jawa. Sultan Banten menolak untuk menyediakan pekerja yang akan dipekerjakan secara kerja rodi. Penolakan ini membuat Daendles marah dan kemudian menyerang Keraton Banten tanggan 21 November 1808. Sultan Banten ditangkap dan dibuang ke Ambon. Kesultanan Banten sendiri dihapuskan dan dijadikan wilayah Keresidenan.
Perlawanan rakyat Banten terhadap penjajah terus berlanjut sampai awal kemerdekaan, meskipun tidak secara besar-besaran lagi. Ketika di awal masa kemerdekaan Jawa Barat ditetapkan sebagai salah satu provinsi dari delapan provinsi yang ada di Indonesia, Banten merupakan salah satu keresidenan di wilayah provinsi Jawa Barat tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kami menunggu partisipasi pemikiran anda.. silakan