Banten | Berita Banten Ditulis oleh Rapih Herdiansyah on Jumat, 24 April 2009 23:07 Cilegon -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Edi Ariadi menegaskan, beberapa program pemerintah dinilai masih lemah penyerapannya. Adapun pencapaiannya masih di bawah 50 persen. Untuk itu, Pemkot Cilegon harus segera melakukan tindakan dengan berupaya menekan sejumlah program tersebut agar bisa tercapai.
“Kami akui masih ada beberapa program yang lemah di antaranya program drainase dan ketenagakerjaan,” kata Edi di sela-sela acara Musyawarah Rencana Pembangunan Kota (Musrenbangkot) Cilegon, yang digelar di Pusdiklat PT Krakatau Steel (KS), kemarin.
Ia menjelaskan kelemahan di bidang ketenagakerjaan dikarenakan kondisi dunia yang sedang dilanda krisis ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, capaiannya masih kurang dari 50 persen. Kata dia, perlu diketahui akibat penurunan produksi dan perusahaan yang kembang kempis, menimbulkan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja.
“Ledakan terjadi pada angkatan kerja, namun kesempatan kerjanya kecil. Jelas terbalik, sehingga meskipun di Cilegon banyak industri tapi tidak bisa menyerap tenaga kerja. Hal ini juga dikarenakan krisis global yang melanda sekarang ini,” ujar Edi.
Kemudian, menyoroti program drainase yang pencapaiannya juga buruk, Edi menyatakan untuk penanggulangan banjir dengan melakukan pembenahan dranaise terkendala oleh lahan milik negara. Misalnya, sebuah drainase milik Pemkot Cilegon namun berada di jalan negara.
“Jika kondisinya seperti ini, kami sulit akan membenahinya, karena untuk melakukan perbaikan atau pelebaran saluran pembuangan air harus diketahui oleh pusat dan mekanismenya harus ditempuh. Kendati demikian, kami akan berupaya melakukan koordinasi dengan pihak pusat,” tuturnya.
900 usulan
Sementara itu, Pemkot Cilegon telah menerima sebanyak 900 usulan atau permintaan warga yang ditampung pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun pada Musrenbang tingkat kota, usulan tersebut tidak dipenuhi seluruhnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cilegon Abdul Hakim Lubis menyatakan, dari sekian banyak usulan masyarakat, pihaknya memperkirakan butuh anggaran sebesar Rp900 miliar. Sementara ABPD Kota Cilegon hanya memiliki anggara sebesar Rp600 miliar. Namun, dari anggaran tersebut dapat direaliasikan terhadap segala usulan masyarakat. Sebab anggaran yang dimiliki pemkot dialokasikan untuk pos belanja langsung dan tidak langsung.
“Yang namanya usulan pasti akan ditampung, tapi realiasinya nanti, pasti akan dikaji dulu. Pemerintah tentunya akan mendahulukan yang dianggap penting atau mendesak,” ujar Lubis.
Dikatakan, rata-rata usulan masyarakat tersebut adalah terkait pembangunan suatu wilayah, seperti pembangunan jalan dan membuka akses jalan lain di suatu wilayah. Sementara untuk bidang pembangunan sendiri, kata Edi, Pemkot Cilegon sudah merencanakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp350 miliar. Pasalnya, di tahun ini pemkot lebih konsen kepada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Inrastruktur dan tiga bidang itu memang menjadi prioritas kami. Oleh karena itu usulan masyarakat yang belum terpenuhi akan dibahas lagi di tahun depan,” ujarnya.
Selain itu, Lubis juga menyatakan perlu disoroti masalah di bidang ketenakerjaan, yakni dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2010. Persoalan krisis global telah membuat sejumlah perusahaan kembang kempis, sehingga berdampak pada karyawan, seperti PHK maupun para pencari kerja akan kesulitan bekerja.
“Untuk ke depannya, pemerintah akan berupaya mendatangkan investor agar menanamkan sahamnya sehingga pabrik bisa beroperasi lagi serta menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran,” ujarnya. (H-35/FB/e-banten)***
“Kami akui masih ada beberapa program yang lemah di antaranya program drainase dan ketenagakerjaan,” kata Edi di sela-sela acara Musyawarah Rencana Pembangunan Kota (Musrenbangkot) Cilegon, yang digelar di Pusdiklat PT Krakatau Steel (KS), kemarin.
Ia menjelaskan kelemahan di bidang ketenagakerjaan dikarenakan kondisi dunia yang sedang dilanda krisis ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, capaiannya masih kurang dari 50 persen. Kata dia, perlu diketahui akibat penurunan produksi dan perusahaan yang kembang kempis, menimbulkan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja.
“Ledakan terjadi pada angkatan kerja, namun kesempatan kerjanya kecil. Jelas terbalik, sehingga meskipun di Cilegon banyak industri tapi tidak bisa menyerap tenaga kerja. Hal ini juga dikarenakan krisis global yang melanda sekarang ini,” ujar Edi.
Kemudian, menyoroti program drainase yang pencapaiannya juga buruk, Edi menyatakan untuk penanggulangan banjir dengan melakukan pembenahan dranaise terkendala oleh lahan milik negara. Misalnya, sebuah drainase milik Pemkot Cilegon namun berada di jalan negara.
“Jika kondisinya seperti ini, kami sulit akan membenahinya, karena untuk melakukan perbaikan atau pelebaran saluran pembuangan air harus diketahui oleh pusat dan mekanismenya harus ditempuh. Kendati demikian, kami akan berupaya melakukan koordinasi dengan pihak pusat,” tuturnya.
900 usulan
Sementara itu, Pemkot Cilegon telah menerima sebanyak 900 usulan atau permintaan warga yang ditampung pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun pada Musrenbang tingkat kota, usulan tersebut tidak dipenuhi seluruhnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cilegon Abdul Hakim Lubis menyatakan, dari sekian banyak usulan masyarakat, pihaknya memperkirakan butuh anggaran sebesar Rp900 miliar. Sementara ABPD Kota Cilegon hanya memiliki anggara sebesar Rp600 miliar. Namun, dari anggaran tersebut dapat direaliasikan terhadap segala usulan masyarakat. Sebab anggaran yang dimiliki pemkot dialokasikan untuk pos belanja langsung dan tidak langsung.
“Yang namanya usulan pasti akan ditampung, tapi realiasinya nanti, pasti akan dikaji dulu. Pemerintah tentunya akan mendahulukan yang dianggap penting atau mendesak,” ujar Lubis.
Dikatakan, rata-rata usulan masyarakat tersebut adalah terkait pembangunan suatu wilayah, seperti pembangunan jalan dan membuka akses jalan lain di suatu wilayah. Sementara untuk bidang pembangunan sendiri, kata Edi, Pemkot Cilegon sudah merencanakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp350 miliar. Pasalnya, di tahun ini pemkot lebih konsen kepada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Inrastruktur dan tiga bidang itu memang menjadi prioritas kami. Oleh karena itu usulan masyarakat yang belum terpenuhi akan dibahas lagi di tahun depan,” ujarnya.
Selain itu, Lubis juga menyatakan perlu disoroti masalah di bidang ketenakerjaan, yakni dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2010. Persoalan krisis global telah membuat sejumlah perusahaan kembang kempis, sehingga berdampak pada karyawan, seperti PHK maupun para pencari kerja akan kesulitan bekerja.
“Untuk ke depannya, pemerintah akan berupaya mendatangkan investor agar menanamkan sahamnya sehingga pabrik bisa beroperasi lagi serta menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran,” ujarnya. (H-35/FB/e-banten)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kami menunggu partisipasi pemikiran anda.. silakan